Tabalong, 3 Oktober 2024 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Kabupaten Tabalong dalam rangka membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan ini menjadi ajang berbagi kiat-kiat serta pengalaman dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di sektor-sektor yang berpotensi besar bagi pembangunan daerah.

Kasi Pelayanan PendapatanPKB dan BBN - KB Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Miftah Ridha Anshari, S.Kom, M.Eng menyampaikan apresiasi atas upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan PAD. Salah satu langkah strategis yang menarik perhatian adalah kerja sama yang telah dibangun dengan Kejaksaan Negeri Tabalong. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dalam penagihan pajak, sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pertemuan tersebut, Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Tabalong, Irwansyah Budiman, SE, MM menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum untuk memastikan proses penagihan PAD berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama dari Wajib Pajak terutang dan yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

“Kerja sama ini kami pandang sangat penting, mengingat tidak sedikit kasus penunggakan pajak yang perlu mendapatkan penanganan hukum. Dengan adanya dukungan dari Kejaksaan, kami dapat menindak tegas para penunggak pajak sesuai aturan yang berlaku, tanpa mengesampingkan pendekatan persuasif kepada wajib pajak,” ujar Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Tabalong.

Selain kerja sama dengan Kejaksaan, Bapenda Kabupaten Tabalong juga telah menerapkan sejumlah inovasi digital dalam sistem pemungutan pajak, seperti penggunaan aplikasi online untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Inovasi ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalisir potensi kebocoran PAD.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu mendorong sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola PAD, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Selatan untuk melakukan inovasi serupa.