Tabalong, 3o Juli 2024 – Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tabalong, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kasi Perdata dan  Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tabalong dan pertemuan dengan wajib pajak. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Pj. Bupati Tabalong Hj. Hamidah Munawarah, yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. "Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK atau Inspektorat, tapi juga seluruh Aparat Pemerintahan dan masyarakat," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Kasatgas Deputi Pencegahan KPK Maruli Tua menyampaikan beberapa materi tentang strategi pencegahan korupsi yang efektif, termasuk penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, pelaporan gratifikasi, dan pentingnya keterbukaan informasi. Mereka juga memberikan pelatihan singkat mengenai teknik identifikasi potensi korupsi dalam proses administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.

Acara ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dimana peserta dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam upaya pencegahan korupsi. Beberapa isu penting yang dibahas termasuk perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring, dan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi dan juga kewajiban yang harus dipatuhi bagi Wajib Pajak.

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara instansi terkait dalam mencegah korupsi di Kabupaten Tabalong. Dengan adanya komitmen bersama dan langkah-langkah yang konkret, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya, pada sesi terakhir diadakan penandatangan Surat Pernyataan dari Wajib Pajak sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.